Mamuju, (29/05) – Dalam rangka menganalisis perkembangan kondisi fiskal disandingkan dengan target ekonomi makro pemerintah pada suatu periode tertentu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) tahun 2019 dan triwulan I 2020. Kegiatan yang berlangsung melalui video konferensi tersebut selain diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov), Muhammad Idris Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, Muhamad Toha Arafat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Win Rizal dan sejumlah Pimpinan Instansi Vertikal lainnya, juga menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Imik Eko Putro sebagai panelis.
Dalam pelaksanaannya, panelis menyampaikan materi terkait capaian makro ekonomi Sulawesi Barat tahun 2019, perkembangan APBN, perkembangan APBD, anggaran dan neraca konsolidasi pemerintah, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pembiayaan UMi (Ultra Mikro), hingga rekomendasi terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19. Berdasarkan data yang disampaikan tersebut, banyak hal menarik yang muncul ke permukaan seperti yang disampaikan oleh Sekprov terkait dampak ekonomi dan sosial yang muncul akibat pandemi COVID-19. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran untuk dialokasikan pada bidang kesehatan, karena terdapat kendala ekonomi pada awal pandemi COVID-19. Selain itu, Kanwil DJPb juga telah memotret data-data pengeluaran APBD dan APBN dengan harapan dapat mengevaluasi pemakaian anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.
