Mamuju, Tribun – Wakil Bupati (Wabup) Mamuju, Muh Umar P, menyatakan jika program kesehatan gratis yang selama ini menjadi program andalan Bupati Mamuju Suhardi Duka telah gagal.
Hal ini terlihat dari tidak memadainya fasilitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju dan sejumlah puskesmas di dalam wilayah Mamuju.
Hal ini dikemukakan Umar ketika meninjau korban kebakaran di RSUD Mamuju, Selasa (12/1). Ia melihat kondisi ruangan unit gawat darurat (UGD) di rumah sakit tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan karena kekurangan sarana dan prasarana.
“Dengan kondisi rumah sakit seperti ini, pemimpin yang turun dari langit pun tak bisa berbuat apa-apa. Ini harus menjadi evaluasi yang serius,” katanya
Para korban kebakaran dimasukkan ke UGD, tapi mereka tidak tertangani dengan baik petugas medis. Makanya, Umar mengemukakan kekesalannya dan sempat melampiaskan ke sejumlah petugas medis bahkan Direktur RSUD Mamuju dr Titin Hayati.
Kebakaran terjadi di daerah Karossa pada Senin (12/1) malam yang disebabkan oleh sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) menyeruduk rumah warga yang menyebabkan enam rumah langsung terbakar beserta dua kios dan lima unit sepeda motor. Tiga korban meninggal dunia akibat kejadian ini. Empat korban lainnya menderita luka bakar serius dan dilarikan ke RSUD Mamuju.
Karena fasilitas dan pelayanan tidak memadai di RSUD Mamuju, maka keempat korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr Wahidin Makassar pada hari itu juga.
Kondisi seperti inilah yang membuat Umar merasa kesal. Pasien yang lukan parah atau sakit parah tidak bisa tertangani dengan baik, makanya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, ini bisa membahayakan nyawa pasien. “Kalau begini kondisinya, maka pasien akan sulit untuk untuk mendapatkan perawatan yang maksimal. Pelayanan tidak memadai, obat-obatan kurang, fasilitas juga apa adanya, bahkan sepreinya saja jarang diganti, bagaimana caranya mau sehat kalau begini,” kata Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ini.
Menurut Umar, selama ini bupati terkesan jalan sendiri-sendiri. Sejumlah program yang dijalankannya jarang dikomunikasikan dengan wabup. Pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang strategis seringkali tak melibatkan wabup.(rus)
Direktur RSUD: Kami Terkendala Dana
DIREKTUR RSUD Mamuju Titin Hayati mengaku tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kondisi yang memprihatinkan di rumah sakit yang dipimpinnya karena pihaknya terkendala dana.
“Kami terkendala dana. Banyak yang memang tidak dianggarkan pengadaannya. Bahkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) baru dibayarkan dalam waktu enam bulan,” kata Titin di depan wabup.
Sejumlah tenaga honorer di RSUD juga kerap kali mengeluh karena gaji mereka tak terbayarkan selama enam bulan. “Bagaimana caranya mereka bisa bekerja dengan baik kalau gaji mereka tidak terbayar selama enam bulan. Ini betul-betul memprihatinkan,” kata Umar.(rus)
