Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
Perubahan lingkungan eksternal seperti kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan pemberian otonomi kepada daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, mempengaruhi BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimana dalam pelaksanaan tugasnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Renstra BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.
Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016-2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.
Sejak ditetapkannya Rencana Startegis (Renstra) BPK 2016-2020, maka BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewajiban nemerjemahkan Renstra BPK 2016-2020 dalam suatu Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, strategi kelembagaan, strategi pemeriksaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, target kinerja lima tahun kedepan, serta kerangka pendanaan.
[ Unduh Renstra BPK 2016-2020 ]
[ Unduh Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020 ]
