MATRIKS Perbandingan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Sebagaimana Telah Diubah...
Matriks-Perbandingan-Peraturan-Bupati-Mamuju-Tengah-Nomor-8-Tahun-2023-Sebagaimana-Telah-Diubah-Dengan-Peraturan-Bupati-Mamuju-Tengah-Nomor-18-Tahun-2024Download
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Gelar Bakti Sosial ke Sejumlah Panti Asuhan
Mamuju (18/03)- Pada hari Selasa 18 Maret 2025 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan ke sejumlah panti asuhan di wilayah Mamuju pada hari ini. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab BPK terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Beberapa panti asuhan yang menerima bantuan antara...
Dugaan Belanja Fiktif Rp 9 Miliar dari Dana PI Blok Sebuku di Perumda Majene Eks Direktur
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene, Moch Lutfi, mengungkap dugaan pengeluaran atau belanja fiktif sebesar Rp 9 miliar sebelum ia menjabat.
Dana tersebut berasal dari Partisipasi Interest (PI) Blok Sebuku. Berita selengkapnya. . .
Dugaan Penyimpangan Dana BOK di Majene, IM3I Desak Evaluasi Menyeluruh
MAJENE – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas Kabupaten Majene disorot tajam. Dana yang semestinya digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat justru diduga menjadi ajang praktik manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ). Berita selengkapnya. . .
Kejar Aset Milik Pemkab Mamasa, Bupati Gandeng Kejaksaan untuk Penyelesaian
MAMASA, iNewsMamuju.id -- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa semakin serius dalam menuntaskan masalah hukum terkait aset daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Hal ini terbukti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemda Mamasa dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa yang berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat...
Komitmen Pulihkan Mamasa dan Selamatkan Temuan BPK Rp 81 Miliar, Pemda dan Kejari Tekan MoU
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Pemerintah Kabupaten Mamasa, secara resmi jalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa.
Kerjasama itu dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), untuk perbaikan tata kelola keuangan Mamasa. Berita selengkapnya. . .
RSUD Majene Terlilit Utang Obat Rp 11 Miliar, DPRD Geram dan Minta Segera Lakukan Ini
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene menjadi sorotan setelah terungkapnya sejumlah masalah krusial, termasuk utang obat yang menumpuk hingga lebih dari Rp11 miliar.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Majene, Suriana Mardin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak RSUD Majene, Senin (17/3/2205). Berita selengkapnya. . .
24 Mobil Dinas Pemprov Sulbar Tak Diketahui Keberaannya, Wagub Salim Mengga: Kita Cari Sampai Ketemu
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, mempertanyakan puluhan aset daerah hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
Ia menyoroti masalah ini dalam rapat pimpinan terkait evaluasi kinerja pembangunan dan alokasi anggaran menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Berita selengkapnya. . .
Sedang Dilidik Kejaksaan, Luthfie Ungkap Dugaan Pengeluaran Fiktif Rp 9 Miliar di Perumda Majene
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene, Moch Luthie Nugraha, mengungkap adanya dugaan pengeluaran fiktif sebesar Rp 9 miliar sebelum ia menjabat.
Menurutnya dana tersebut berasal dari anggaran Partisipasi Interest (PI) Blok Sebuku dan diduga digunakan tanpa prosedur yang jelas. Berita selengkapnya. . .
Direktur Perumda Majene Sebut Ada Rp9 Miliar Belanja ‘Siluman’ Tak Ada Pertanggungjawaban
MAMUJU – Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene Moch Lutfi diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, Jumat 14 Maret 2025.
Moch Lutfi diperiksa terkait penggunaan anggaran Partisipasi Interest (PI) blok sebuku yang diduga terdapat belanja ‘Siluman’ sebesar Rp 9 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya. . .
Inspektorat Polman Limpahkan Dugaan Penyalagunaan APBD 2023 Rp 22 Miliar ke APH
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) telah melimpahkan dugaan penyalahgunaan anggaran daerah senilai Rp 22 miliar kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Sabtu (15/3/2025).
Dugaan penyalagunaan anggaran itu merupakan hasil audit di Sekretariat Pemkab Polman tahun 2023. Berita selengkapnya. . .
BPK dan BPKP Sulbar Tingkatkan Sinergi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Mamuju(14/03)- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, Zulherizal, pada Jumat (14/3) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Turut mendampingi dari BPK Sulbar yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Angga Hervianto, Kepala Sekretariat Perwakilan Muhammad Ali Porseni Baso, Kepala...
Inspektorat Polman Temukan Kerugian Negara di APBD Polman 2024 Capai Rp 1,1 Miliar, Ini Komponennya
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) merilis temuan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap awal tahun 2024 mencapai Rp 1,1 miliar, Jumat (14/3/2025). Berita selengkapnya. . .
Alasan BPKP Belum Rilis Kerugian Negara Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih mengkaji data-data atau dokumen soal kasus dugaan korupsi perjalan dinas fiktif DPRD Mamuju.
BPKP Sulbar belum melalukan audit karena saat ini masih memeriksa data-data secara detail dan juga terus berkoordinasi dengan penyidik Kejari Mamuju. Berita selengkapnya. . .
Kapolda Sulbar dan BPK RI Sulbar Perkuat Sinergitas
Terassulbar.com, Mamuju – Irjen Pol Adang Ginanjar, Kapolda Sulbar, didampingi Irwasda (Inspektur Pengawasan Daerah) dan Kabid Keu (Kepala Bidang Keuangan) menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya di ruang tamu Kapolda, Kamis (13/3/25). Berita selengkapnya. . .
Kunjungan Silaturahmi, Kapolda Sulbar dan BPK RI Sulbar Perkuat Sinergitas
Mamuju.mediacentralnews.com – Irjen Pol Adang Ginanjar, Kapolda Sulbar, didampingi Irwasda (Inspektur Pengawasan Daerah) dan Kabid Keu (Kepala Bidang Keuangan) menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya di ruang tamu Kapolda, Kamis (13/3/25). Berita selengkapnya. . .
Bahas Temuan BPK Rp 81 Miliar, Bupati Mamasa Temui Kajari, Apa Hasilnya?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Bahas soal adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 81 miliar, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, temui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamasa, Kamis (13/3/2025).
Pertemuan berlangsung di Kantor Kejari Mamasa, Jl Rantekatoan Desa Osango Kecamatan Mamasa.Berita selengkapnya. . .
Inspektorat Sebut Utang Pemkab Polman Capai Rp 60 Miliar, Dimulai Tahun 2023
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat utang keuangan daerah di Pemerintah Daerah (Pemda) Polman capai Rp 60 miliar di 2025.
Devisit anggaran ini terjadi secara berulang selama tiga tahun terakhir sejak 2023 kemarin. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar dalam Penggunaan APBD Polman 2024
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Inspektorat Polewali Mandar (Polman), Sulbar, merilis temuan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap awal tahun 2024 mencapai Rp 1,1 miliar. Temuan ini melibatkan sejumlah OPD di Pemkab Polman.
Temuan tersebut mencakup beberapa aspek. Diantaranya belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan, pembayaran honorarium yang tidak tepat, belanja perjalanan dinas, serta masalah penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja barang di beberapa sekolah....
